Buddha Myanmar Desak Militer Lebih Tegas Lagi terhadap Rohingya

Ratusan penganut Buddha, termasuk biksu, mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan tindakan yang lebih keras terhadap gerilyawan dari minoritas Muslim Rohingya. Mereka berkumpul di kota terbesar Myanmar, Yangon pada Rabu (30/08).

Sebelumnya, pejuang Rohingya dari Arakan Rohingya Solidarity Army (ARSA) memulai kembali serangan gerilya dalam skala besar di negara bagian Rakhine di barat Myanmar. Serangan dimaksudkan sebagai tanggapan atas penggerebekan, pembunuhan dan penjarahan oleh tentara Myanmar di wilayah tersebut setelah kematian tujuh penduduk desa awal bulan ini.

Tentara Myanmar kemudian menanggapi serangan pada Kamis dengan melakukan operasi brutal terhadap warga Rohingya. Saksi mata dari warga mengatakan bahwa mereka menyerang dan membakar desa Rohingya, menembak warga sipil dan memaksa warga mengungsi. Sedikitnya 18.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh pasca kejadian itu, meski ditolak oleh pemerintah setempat.

Pemerintah terus menyalahkan gerilyawan Rohingya dan simpatisan mereka atas kekerasan yang terus berlanjut. Associated Press mengutip dari laporan pemerintah Myanmar, bahwa angka kematian yang dirilis pemerintah membuat korban tewas sejak pekan lalu minimal 103, termasuk 12 anggota pasukan keamanan. 77 orang dilaporkan sebagai gerilyawan dan 14 dari warga sipil. Jumlah tersebut dikhawatirkan terus bertambah.

Satu juta warga Rohingya diperkirakan tinggal di negara bagian Rakhine utara. Mereka menghadapi penganiayaan berat di negara dengan mayoritas penganut Buddha tersebut, yang menolak untuk mengakui mereka sebagai minoritas etnis asli yang sah, meninggalkan mereka tanpa kewarganegaraan dan hak-hak dasar.

Wirathu, seorang biksu Buddha dan pemimpin gerakan anti-Muslim yang dikenal dengan khotbah kebenciannya, mengatakan kepada pemrotes hari Rabu di Yangon bahwa hanya militer yang dapat mengendalikan situasi di Rakhine utara.

Dia mengkritik pemerintah sipil Aung San Suu Kyi karena tidak menanggapi dengan cepat seruan untuk sebuah pertemuan Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, yang dapat mengumumkan keadaan darurat di Rakhine dan memberikan wewenang mutlak kepada militer untuk menegakkannya.

“Hanya komandan militer yang bisa melindungi nyawa dan hak milik masyarakat,” kata Wirathu. “Militer adalah satu-satunya yang bisa memberi pelajaran untuk menjinakkan para teroris Bengali.”

Nasionalis Myanmar menggunakan istilah Bengali untuk Rohingya karena kepercayaan bahwa mereka bermigrasi secara ilegal dari Bangladesh, walaupun banyak keluarga telah berada di Myanmar selama berabad-abad.

Wirathu juga mengecam kelompok-kelompok bantuan internasional dan menuduh mereka telah memberikan bantuan kepada gerilyawan Rohingya. Tuduhan tersebut beredar luas di media sosial. (kiblat)

Tweet