Presiden Siap Terbitkan Inpres PON XX

Suasana Rapat Terbatas Kabinet Kerja dengan Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (19/07/2017).

Presiden Joko Widodo, dalam waktu dekat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020 di Provinsi Papua. Hal ini terungkap dalam Rapat Terbatas antara Kabinet Kerja dengan Pemerintah Provinsi Papua dipimpin Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (19/07/2017).

“Tadi kami banyak membahas program-program strategis Nasional, termasuk PON. Tentang PON ini, dalam waktu dekat Presiden akan mengeluarkan Inpres. Presiden sudah memerintahkan Menteri Sekretaris Negara supaya pekan ini Inpres itu bisa diterbitkan,” ujar Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP.MH kepada pers di halaman Istana Negara usai Ratas tersebut.

Gubernur Papua Lukas Enembe berbincang-bincang usai Rapat Terbatas Kabinet Kerja dengan Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (19/07/2017).

Menurut Gubernur Lukas, dengan terbitnya Inpres ini diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi percepatan pembangunan infrastruktur PON XX di Provinsi Papua. Sebab Provinsi Papua membutuhkan suatu kebijakan khusus dari Bapak Presiden yang sifatnya penugasan kepada Kementerian/Lembaga dan BUMN untuk memberikan dukungan kepada penyiapan PON XX ini.

“Inpres ini sangat dibutuhkam sebagai payung hukum agar kementerian atau lembaga dan BUMN mempunyai landasan kuat mendukung kami dalam penyiapan sarana dan prasarana PON di Papua. Ini penting dan saya sudah sampaikan tadi di Ratas sifatnya mendesak untuk ditindaklanjuti Pemerintah Pusat,” tegas Lukas.

Gubernur Lukas juga menjelaskan, dalam Ratas yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan diikuti 24 kementerian Kabiner Kerja, ia juga memaparkan secara detail tentang persiapan Provinsi Papua sebagai tuan rumah atau pengeyelenggara PON XX.

“Saya tadi presentasikan soal PON XX, sejauh mana persiapan yang telah kami lakukan, kebutuhan sarana dan  prasaran PON serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Semuanya sudah saya sampaikan. PON ini sangat penting karena dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan mempererat keutuhan NKRI,” ujar Lukas.

Khusus terkait pendanaan, kata Lukas, dalam Ratas itu ia telah menyampaikan usul kepada Presiden agar perlunya keterlibatan pendanaan dari APBN dalam penyiapan sarana dan prasarana PON.
“Kami membutuhkan alokasi dana dari APBN di tahun 2018 untuk pembangunan beberapa venues PON. Nilainya sudah kami sampaikan kurang lebih Rp 1,66 triliun,” tambah Lukas.

Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas Kabinet Kerja dengan Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (19/07/2017).

Gubernur Lukas dan rombongan tiba di Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka, Jakarta sekitar pukul 13.40 WIB. Ikut bersama Gubernur, Sekretaris Daerah Papua, T.E.A. Hery Dosinaen, S.IP.M.KP, Assisten Bidang Umum Setda Papua, Elysa Auri, SE.MM, Kepala Bappeda Papua Dr. Muhammad Musaad, Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Papua, Dr. Ridwan Rumasukun, MM, Kepala Biro Hukum Papua Y. Derek Hegemur, SH.MH, Kepala Badan Litbang Papua Drs. Laduani Ladamay, M.Si, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua Israil Ilolu, SE.M.Si, dan Kepala Badan Penghubung Daerah Papua Alex Kapisa, ST.

Setelah melakukan rapat terbatas sekitar dua jam, Gubernur Lukas dan rombongan meninggalkan istana sekitar pukul 16.00 WIB.

Sumber: Papua Bangkit

Tweet