Pasalnya, Taufik menilai, buntut dari bobroknya manajemen di perusahaan
plat merah tersebut, hingga kini Pemda DKI belum juga mampu memberi
layanan transportasi yang maksimal bagi warga Jakarta.
Mulai dari kegagalan TransJakarta membangun angkutan umum yang aman dan
nyaman, kegagalan membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke busway,
kemudian kegagalan perusahaan mensejahterakan karyawan, hingga yang
terakhir kasus pemecatan karyawan hanya karena terlambat menjawab
telepon dari direktur karena sedang menjalankan ibadah sholat.
"Kesalahan Dirut Transjakarta sudah sangat fatal dan terlalu banyak,
jadi kami minta dipecat saja secepatnya," ujar Taufik, di kantor DPRD
DKI Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Taufik mengaku, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan
politisi Kebon Sirih lainnya, khususnya di Komisi B DPRD DKI yang konsen
mengawasi bidang transportasi.
Selain itu, DPRD DKI juga akan melayangkan surat panggilan kepada Dinas
Perhubungan dan juga Gubernur Djarot Saiful Hidayat untuk secepatnya
memberhentikan Budi Kaliwono.
"Insya Allah, dalam dua atau tiga hari ke depan kami akan bertemu
membahas pemberhentian Dirut TransJakarta. Buat apa juga dipertahankan
kalau kinerjanya bobrok," cetus Ketua DPD Gerindra DKI itu.
Dijelaskan Taufik, justru kondisi TransJakarta akan semakin amburadul
jika tidak segera ada evaluasi. Sementara angkutan massal ini adalah
andalan bagi Pemprov dalam melayani transportasi masyarakat di Ibu Kota.
"Jadi, Pemda DKI jangan menunggu terlalu lama untuk melakukan perbaikan
di Transjakarta. Kalau untuk kebaikan ya harus disegerakan," ujarnya.
Diketahui, Dirut Transjakarta Budi Kaliwono menjadi sorotan pasca
beredarnya surat peringatan ketiga (SP3) untuk Pegawai Transjakarta,
Mulyona, hanya gara-gara terlambat menjawab pesan dari orang nomor satu
di PT Transjakarta.
Padahal, alasan Mulyana tidak langsung menjawab pesan pimpinannya itu, karena sedang menunaikan ibadah sholat.
Sebelumnya, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan
juga mengatakan, bahwa Mulyana mendatangi kantornya untuk menceritakan
nasib yang dialami.
"Saya mendengarkan keluh kesah Mulyana, dan dapat disimpulkan bahwa yang
bersangkutan menjadi korban kesewenang-wenangan Dirut Transjakarta,"
ujar Tigor, Selasa (18/7/2017) kemarin.
Tigor kemudian memposting cerita Mulyono itu ke akun Facebooknya. Tigor
heran kenapa orang salat bisa diberi disanksi tanpa terlebih dahulu
dimintai klarifikasi.
0 Response to "Pecat Pegawainya karena Shalat, Gubernur DKI Didesak Copot Dirut Transjakarta"
Post a Comment