Apa yg ingin dilakukan oleh pemerintah
dengan menggunakan dana haji untuk kepentingan investasi dan juga
infrastruktur sama dengan yg dilakukan penyelenggara ibadah umrah
(PIU)/travel nakal.
Menggunakan dana tanpa izin, kemudian menjanjikan hal yg manis-manis
selangit kepada calon jamaah (harga murah, fasilitas mewah, pelayanan
wah). Sementara itu, dananya kemudian dicuri (meminjam tanpa ijin
bukankah artinya mencuri?) untuk dibisniskan. Dengan harapan sebagian
dari keuntungan bisnis tersebut kemudian digunakan untuk mensubsidi
fasilitas calon jamaah. Bisa memang, namun bisa bertahan berapa lama?
Karena TIDAK ADA SATU PUN bisnis dan investasi yg tidak beresiko,
walaupun yg mengatakan dan menjaminnya seorang Presiden sekalipun.
Presiden bukan Tuhan!
Ingat, jamaah itu menyetorkan dananya dengan SATU niat, menunaikan
ibadah. Tidak yg lain. Tidak investasi, tidak pula dipinjam atau
lainnya. Artinya, jika tidak ada ijin, maka dana tersebut HARAM untuk
digunakan selain untuk keperluan ibadah (haji atau umrah). Apakah negeri
ini mau dibangun oleh dana haram? Walau konon hasil investasi ini pun
diperuntukkan untuk tambahan fasilitas jamaah haji, apakah kemudian
calon jamaah haji mau mendapatkan fasilitas dari dana haram? Bertamu ke
rumah-Nya dengan harta yg terkotori harta haram apakah tidak memalukan?
Berapa banyak penyelenggara ibadah umrah/travel yg kemudian gulung
tikar? Dikejar-kejar jamaahnya dengan masalah bertumpuk hingga ke tanah
suci sana? Terlantar dan sebagainya. Kecewa dan sebagainya? Banyak!
Berapa banyak bisnis yg modalnya dari hasil 'pencurian' ini yg sukses? Tidak ada!
Jangan main-main dengan tamu Allah. Allah sebagai tuan rumah yg akan
menjaga. Pemerintah sebagai 'travel plat merah' yg menjadi perantara
Allah dengan tamunya, jangan sampai bernasib sama dengan travel-travel
swasta yg nakal. Atau, jika tetap memaksa, silakan saja. Tunggulah
balasan 'Tuan Rumah' kepada 'perantara tamu-Nya'...
Atau apakah memang rezim ini sudah tidak takut lagi dengan Allah Yang Maha Perkasa dan Kuasa?
Walaupun dengan resiko penjadualan ulang, saya lebih baik menarik semua
biaya ibadah haji yg telah disetorkan dan menyetorkannya kembali setelah
rezim ini berakhir. Asalkan dana hajinya betul-betul terjaga kesucian
sumber dan peruntukkannya. Sekali lagi, jika pemerintah tetap memaksa,
TARIK SEMUA BIAYA HAJI! Dan medaftar kembali saja setelah rezim ini
berganti!
Karena ibadah haji (dan umrah) bukan tentang kemampuan, tetapi adalah
tentang kelayakkan diri yg bertemu dengan kesiapan memenuhi undangan
Allah Yang Maha Rahman.
#AMI
#SelamatkanIndonesia
#LintasanPikiran
Begitulah isi petisi di change.org yang dibuat oleh Azzam Izzulhaq
Petisi yang baru dibuat tanggal 28 juli kemarin ternyata mendapat respon
dari warganet, hingga kini petisi tersebut sudah mendapatkan 8700 tanda
tangan.
Berikut link petisinya:
0 Response to "Netizen Ramai-ramai Petisi Jokowi, Tolak Dana Haji untuk Infrastruktur"
Post a Comment