Tokoh Adat Perbatasan RI-PNG Tolak KNPB

Tokoh adat atau Ondoafi Skouw-Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua yang berada di perbatasan RI-PNG, Stanis Tanfa Cilong dengan tegas menolak ajakan demo kelompok tertentu pada 13-14 Juli 2016 untuk mendukung ULMWP masuk ke MSG.

"Saya mewakili para tokoh adat, agama, pemuda dan perempuan di Skouw-Wutung tidak ikut ambil bagian dari ajakan provokator, ajakan yang memecah kami orang Papua," katanya di Kota Jayapura, Papua, Senin.

Pernyataan ini, kata Stanis guna menyikapi ajakan aksi demonstrasi damai yang akhir-akhir ini marak dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam upaya mendorong Papua melalui ULMWP masuk menjadi anggota MSG.

"Papua sudah jelas ada di dalam bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia, buat apa ikut-ikutan sibuk mencampuri urusan negara? Yang harus kami lakukan sebagai warga negara adalah bagaimana meningkatkan kemampuan diri untuk mensejahterahkan keluarga," katanya.

Sebagai tokoh adat atau Ondoafi Wutung (perbatasan RI-PNG) mewakili masyarakat Papua yang ada di wilayahnya, Stanis mengaku sangat tidak setuju dan menolak keras terhadap semua aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok yang mengatas namakan masyarakat Papua.

"Papua ini sudah merdeka dalam bingkai NKRI, ekonomi masyarakat Papua makin hari makin membaik, harga barang seperti sembako dan lain-lain lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga PNG. Banyak masyarakat PNG yang belanja kebutuhan pokok di perbatasan RI-PNG dengan alasan harga bahan pokok di negara kita lebih murah dan bahkan banyak masyarakat PNG yang mencari nafkah di negara kita ini," katanya.

Lantas, apa yang sudah diberikan oleh organisasi yang menamakan diri ULMWP dan KNPB itu, tanya Stanis.

"Stop sudah tipu-tipu kami. Jangan kambing hitamkan kami dengan alasan mewakili rakyat Papua," katanya

Untuk itu, Stanis mengimbau kepada seluruh masyarakat adat di Papua agar tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dan mengatas namakan masyarakat Papua dalam setiap aksi demonstrasi untuk meminta referendum dan mencari bantuan dari negara asing.

"Mereka hanyalah segelintir orang yang memiliki kepentingan pribadi dengan mengatas namakan masyarakat Papua sedangkan masyarakat Papua sudah merasakan hidup damai di tanah Papua ini. Papua ini sudah merdeka, orang Papua sudah jadi tuan di negeri sendiri karena semua pejabat sekarang hampir seluruhnya adalah orang asli Papua. Sekarang tinggal bagaimana kita selaku orang asli Papua mengaturnya sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera dan semakin maju," katanya.

"Silahkan saja dilihat perekonomian di perbatasan semakin hari semakin maju dan meningkat, warga PNG merasa senang belanja di perbatasan karena harga sangat murah, untuk itu mari kita sama-sama menjaga keamanan agar masyarakat dapat leluasa untuk beraktifitas demi kemajuan Papua," tambahnya.

Pekan lalu, sekelompok orang yang menamakan Komite Nasional Papua Barat menyebar selebaran di Kota Jayapura dan sekitarnya yang berisi ajakan aksi demo pada 13 dan 14 Juli 2016 guna mendukung ULMWP masuk ke MSG. (Antara)

Tweet